Purbaya Minta Delapan Pejabat Baru DJP Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Saya ingatkan kembali, di sini jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas

Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan jajaran baru di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP agar menjaga integritas dan tidak bermain dalam praktik titipan maupun transaksi jabatan.

Pesan itu disampaikan Purbaya saat melantik delapan pejabat baru level pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Selasa.

“Saya ingatkan kembali, di sini jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas,” kata Purbaya.

Ia menyebut DJP saat ini menjadi salah satu lembaga yang paling sering mendapat perhatian publik. Menurutnya, hal itu wajar karena urusan pajak berkaitan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Purbaya menilai pengelolaan pajak harus berjalan seimbang. Di satu sisi penerimaan negara perlu tetap terjaga, tetapi di sisi lain kepercayaan publik dan iklim usaha juga tidak boleh terganggu.

Karena itu, ia meminta sistem perpajakan dijalankan secara kuat, bersih, dan tetap bisa diterima masyarakat.

Ia juga mengakui posisi pegawai pajak tidak mudah. Kebijakan yang terlalu ketat bisa memicu penolakan, sementara aturan yang terlalu longgar berisiko membuat penerimaan negara menurun.

Purbaya meminta seluruh pegawai tetap berpegang pada aturan dan memastikan setiap keputusan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.

“Pegawai DJP harus fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan,” ujarnya.

Menurut dia, pemasukan negara sangat bergantung pada sektor pajak. Jika penerimaan tidak maksimal, dampaknya bukan hanya terasa di Kementerian Keuangan, tetapi juga terhadap kondisi fiskal negara secara keseluruhan.

Purbaya turut mengingatkan bahwa setiap keputusan pejabat pajak akan berdampak langsung pada masyarakat. Cara melayani wajib pajak, melakukan pemeriksaan, penagihan, hingga menjaga data dinilai mencerminkan wajah negara di mata publik.

“Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja. Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri. Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak,” kata Purbaya.

Berikut daftar delapan pejabat DJP yang dilantik pada Selasa (12/5).

1.⁠ ⁠Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian: Lindawaty

2.⁠ ⁠Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan: Ihsan Priyawibawa

3.⁠ ⁠Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan: Suparno

4.⁠ ⁠Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus: Tunjung Nugroho

5.⁠ ⁠Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III: Paryan

6.⁠ ⁠Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak: Edward Harmonangan Sianipar

7.⁠ ⁠Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa: Dessy Eka Putri

8.⁠ ⁠Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang: Devi Sonya Adrince